Friday, November 10, 2006

Prinsip-prinsip Yang Terkandung Didalam UUPA

  1. Prinsip Nasionalitas; mengandung makna bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan YME, kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia, kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak dari bangsa Indonesia. Hak yang dimaksud sifatnya abadi, yang artinya selama bangsa Indonesia masih ada tidak ada hal apapun yang bisa memutuskan hubungan bangsa Indonesia dengan tanah airnya. Sehingga dengan prinsip ini ditentukan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak atas tanah atas dasar hak milik[i] tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan[ii], sementara bagi warga negara asing dilarang[iii]. Untuk menyeimbangkan prinsip ini juga diuraikan mekanisme perlindungan terhadap warganegaranya, misalnya dengan melakukan pengawasan pada setiap peralihan hak milik (khususnya untuk warga negara yang lemah ekonominya)[iv], serta untuk menjaga asas keadilan sosial pemerintah diwajibkan untuk mencegah adanya organisasi atau usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta warga negara[v].
  2. Prinsip Hak Menguasai Negara (HMN); bermakna bahwa asas domein[vi] yang menjadi dasar undang-undang kolonial dihapuskan, sehingga praktek-praktek negara yang memiliki tanah pada wilayahnya tidak diakui lagi. HMN menempatkan negara tidak menjadi pemilik tanah melainkan sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi kekuasaan untuk (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan,penggunaan dan pemeliharaannya; (2) menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa; (3) mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Pelaksanaan HMN ini berada pada wewenang Presiden sebagai mandataris yang dibantu oleh Menteri Agraria dengan jajaran aparatusnya. Di daerah, penyelenggaraan HMN dapat didelegasikan kepada daerah-daerah swatantra (propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan dan desa) dan bahkan pada suatu komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya[vii]. Batasan HMN adalah bahwa HMN tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dipunyai oleh warga negara Indonesia ataupun badan hukum-badan hukum. Sementara untuk yang tidak dipunyai hak, maka berdasarkan HMN, negara mempunyai kekuasaan penuh dan luas untuk dapat memberikannya dengan suatu hak kepada warga negara ataupun badan hukum menurut keperluan maupun peruntukkannya.
  3. Prinsip Tanah Mengandung Fungsi Sosial; Prinsip ini berarti bahwa setiap hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata demi kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan masyarakat.
  4. Prinsip Land Reform; prinsip ini adalah gambaran dari tujuan menciptakan suatu struktur pemilikan tanah yang baru. Land reform bertujuan, seperti yang diuraikan Menteri Agraria, Mr Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 12 September 1960 didepan DPR-GR, yaitu (1) untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan cara merombak struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial; (2) untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani[viii], agar tidak terjadi lagi objek spekulasi dan pemerasan; (3) untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia yang berfungsi sosial; (4) untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas[ix]; dan (5) untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya.
  5. Prinsip Perencanaan Agraria; prinsip ini berhubungan dengan prinsip HMN, dimana dalam rangka menciptakan sosialisme Indonesia. Negara diharuskan membuat tata guna agraria dengan menyusun suatu perencanaan umum secara nasional khususnya mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah dan kekayaan alam.


[i] Lihat pasal 9 jo. Pasal 21 ayat 1 UUPA
[ii] Lihat pasal 9 ayat 2 UUPA
[iii] Lihat pasal 26 ayat 6 UUPA
[iv] Lihat pasal 26 ayat 1 UUPA
[v] Lihat pasal 13 ayat 2 UUPA, Selanjutnya didalam pasal 13 ayat 3 mengatur bagi usaha-usaha monopoli pemerintah yang bersifat merugikan rakyat banyak dicegah dan untuk itu usaha monopoli pemerintah hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang.
[vi] Asas Domein pada masa kolonial mengandung pengertian sebagai hak milik mutlak negara kolonial Hindia Belanda. Dengan asas ini maka pemerintah kolonial bisa menjual tanah-tanah Indonesia kepada siapa saja, bahkan kepada warga negara asing, yang pasa masa lalu menimbulkan banyaknya tanah-tanah partikelir dan tuan-tuan tanah dengan hak yang sangat luas dan dapat diibaratkan seperti adanya negara (tanah-tanah partikelir) didalam negara (Pemerintah Kolonial Hindia Belanda). Dalam Fauzi, Noer, 1998, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Hal. 72.
[vii] Lihat pasal 2 ayat 3
[viii] Lihat pasal 13 jo. Pasal 17 UUPA tentang batas minimum pemilikan tanah bagi petani.
[ix] Lihat pasal 7 UUPA, menyatakan tentang pelarangan pemilikan tanah yang melampaui batas.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home